anggota komisi v dpr ri hetifah sjaifudian menyampaikan prihatin kepada banyaknya proyek pada kalimantan timur yang terhambat masalah kepemilikan lahan, oleh karenanya dana dan dikucurkan pemerintah pusat dengan apbn terancam ditarik.
memang ada permasalahan status tanah selama kaltim dan menghambat penyaluran dana apbn, misalnya anggaran senilai rp277 miliar agar pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (pltu) pada kota tarakan, ujar hetifah, dan juga anggota dpr asal daerah pemilihan kaltim, di samarinda, jumat.
apabila selama tahun anggaran 2013 masalah lahan pada tujuan pltu tak bisa dituntaskan oleh pemkot tarakan, lanjutnya, dengan demikian dana yang senilai rp277 miliar tersebut mampu ditarik lagi ke pusat.
menurutnya, pembangunan pltu tersebut merupakan proyek melalui pendanaan tahun jamak (multi years) dan tidak gampang memperjuangkannya dengan dana apbn.
Informasi Lainnya:
- Cari Mutiara Lombok di Sini
- Tempatnya Muiara Lombok
- Cari Mutiara Lombok di Sini
- Tempatnya Muiara Lombok
apabila pendanaan tersebut dibatalkan pemerintah pusat, maka agar memperolehnya kembali dipastikan memerlukan masa pilihan tahun dulu oleh karenanya keuntungan ini amat disayangkan.
untuk tersebut, dia harapkan untuk bagian terkait di pemkot tarakan serius menuntaskan permasalahan lahan itu. hal ini bertujuan agar perjuangan panjang untuk mencari dana dari apbn bisa terserap optimal.
dikatakannya, beberapa kota modern pada kaltim yang ekonominya tergantung di industri juga jasa seperti tarakan, samarinda, balikpapan, juga bontang, idealnya memiliki dua sumber energi listrik supaya memiliki alternatif kalau Salah satu pembangkit mengalami kerusakan.
di kaltim, kata hetifah, masih sangat tergantung di pltd. jangankan mempunyai dua sumber energi, mencukupi pemakaian masyarakat saja masih susah, terlebih supaya kebutuhan industri baik kecil maupun menengah, ujarnya.
untuk tersebut, ujarnya, ketika ada proyek pembangunan pltu ataupun pembangkit listrik disamping tenaga diesel, seharusnya pemerintah daerah pro aktif supaya supaya proyek agar solusi pembangkit listrik itu mampu berjalan lancar.
menurutnya, kasus proyek di kaltim yang didanai apbn juga tak dapat direalisasikan akibat hambatan lahan, jumlahnya amat banyak juga tersebar hampir di berbagai kabupaten serta kota, termasuk selama kawasan perbatasan, seperti pembangunan embung di sebatik serta nunukan, pembangunan waduk marangkayu dalam kukar, dan proyek penanggulangan banjir selama samarinda.
pembangunan properti terhadap penduduk miskin pada nunukan, malinau, serta kutai barat serta tak terserap dananya sebab penentu lahan.
misalnya, ujarnya, pembangunan properti baik huni kepada masyarakat miskin di kawasan perbatasan dan terkendala karena tidak keberadaan surat bukti kepemilikan atas tanah yang didiami masyarakat itu.
terkait dengan banyaknya proyek yang terhambat karena masalah lahan itu, hetifah berharap supaya kepala daerah berbicara segera dengan penduduk pada membebaskan lahan.
dia serta mengaku heran atas masalah lahan tersebut karena dalam mana saja membangun pada kaltim, selalu muncul yang dituntut ganti rugi dan kadang-kadang terasa ada oknum dan mau mengambil keuntungan berlebihan daripada proyek pembangunan yang sesungguhnya agar masyarakat itu.