anggota komisi v dpr ri fraksi ppp arwani thomafi menyampaikan sistem politik dinasti harus dibatasi, sebab berpotensi menyandra hak politik publik.
dalam konteks pemilihan kepala daerah, adanya politik dinasti, contohnya berbagai kepala daerah adalah Satu keluarga, berpotensi menyandra hak politik dan kebanyakan disediakan umum, ujar arwani thomafi dalam jakarta, kamis.
arwani menyatakan, tidak mampu dipungkiri kalau darah politik mengalir selama suatu keluarga, namun hal itu tetap perlu dibatasi untuk memberi kesempatan publik lain menduduki posisi politik tersebut.
misalnya calon pertahana tidak boleh mencalonkan keluarganya di Salah satu periode setelahnya, kami tak akan hak yg dipunya mayoritas publik tersebut tersandra dengan hak dinasti itu, kata arwani.
Informasi Lainnya:
menurut arwani, politik dinasti serta berpotensi mempersempit partisipasi umum dengan membiarkan sebuah keluarga menguasai lebih dari Salah satu jenis, tidak cuma politik, tapi bisa merambah ke jenis ekonomi.
untuk itu, lanjut arwani, biarpun darah politik tak mampu dihalangi, namun dengan pembatasan tersebut, publik masih memiliki kesempatan mengembangkan demokratisasi selama sistem politik.
kedepan, pembatasan-pembatasan tersebut mesti diatur melalui menarik, supaya tak terjadi penyanderaan hak politik umum, tutur arwani.